Sudah Lolos PPPK Tapi Gaji Terancam Macet, Mengapa Puluhan Daerah Malah Kehabisan Uang Anggaran?

Bagi sebagian besar anak muda dan tenaga honorer di daerah, lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah puncak pencapaian hidup. Status ini sering kali dianggap sebagai jaring pengaman sosial—sebuah tiket emas keluar dari jerat upah murah sekadar "uang lelah" dan bayang-bayang status prekariat (pekerja rentan).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, baru-baru ini melempar bom fakta yang cukup membuat ciut nyali para pejuang ASN. Sebanyak 39 Pemerintah Daerah (Pemda) dilaporkan angkat tangan alias tidak mampu membayar gaji para pegawai PPPK mereka. Alasannya klasik tapi fatal: kas daerah boncos karena porsi belanja pegawai sudah menembus angka di atas 50% dari total APBD.

(Sumber: LUGO.POST.ID)

Merespons jeritan dari daerah ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hanya bisa memberikan jawaban diplomatis saat ditemui di Gedung DPR RI. "Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut dengan Kemendagri," ujarnya singkat. Sebuah respons birokratis yang bagi ribuan pekerja di daerah terdengar seperti kalimat: "Tolong bertahan dulu, kami sedang rapat."

Ketika Daerah Lebih Banyak Membiayai Diri Sendiri Ketimbang Memikirkan Solusi

Mari kita bedah angkanya secara lebih jeli. Menurut data Kemendagri, daerah seperti Sulawesi Tengah mencatatkan porsi belanja pegawai hingga 56,65%. Diikuti oleh Kabupaten Donggala sebesar 53,1%, dan Kabupaten Sigi yang menyentuh angka ekstrem, yakni 60%.

Artinya, lebih dari separuh uang rakyat di daerah habis hanya untuk membiayai birokrasi internal, menyisakan ruang yang sangat sempit untuk pembangunan fasilitas publik, layanan kesehatan, apalagi untuk menambah slot gaji pegawai baru.

Padahal, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) sudah mengetok palu bahwa per tahun anggaran 2027, batas maksimal belanja pegawai wajib ditekan hingga maksimal 30%. Ironisnya, saat ini masih ada 367 kabupaten yang pos anggarannya berada di zona merah (di atas 30%). Hanya 48 kabupaten yang dianggap "sehat" karena berada di bawah batas tersebut.

Bagi generasi muda yang mendambakan stabilitas finansial, situasi ini memicu tingkat kecemasan baru (anxiety). Ketika sektor swasta makin kompetitif dan penuh ketidakpastian, sektor publik yang diharapkan menjadi pelarian terakhir justru terjebak dalam lingkaran setan salah urus anggaran (mismanagement).

Jangan Nyerah Dulu, Tapi Jangan Boros Juga

Kemendagri sendiri meminta agar 39 daerah yang megap-megap ini tidak langsung menyerah dan meminta top-up dana Transfer ke Daerah (TKD) dari APBN pusat. Daerah diminta melakukan audit mandiri terhadap efisiensi anggaran mereka. Kegiatan-kegiatan seremonial, perjalanan dinas berkedok studi banding, hingga pengadaan fasilitas yang tidak berdampak langsung ke masyarakat diminta untuk segera dipangkas.

Namun bagi para pekerja PPPK di garda terdepan—mulai dari guru honorer yang sudah mengabdi belasan tahun hingga tenaga kesehatan di pelosok—penundaan atau ketidakpastian gaji bukanlah sekadar angka statistik di atas kertas kerja kementerian. Ini adalah soal bagaimana membayar cicilan rumah, membeli susu anak, dan menyambung hidup di tengah inflasi yang terus merangkak naik.

Pada akhirnya, karut-marut ini menyisakan pertanyaan besar bagi kita semua: Sampai kapan birokrasi kita membebani dirinya sendiri, sementara hak para pekerjanya terus digantung di ruang tunggu kebijakan?