Setelah dua tahun terbengkalai dan memaksa para siswa menumpang belajar, Pemprov DKI Jakarta melalui Gubernur Pramono Anung akhirnya memastikan gedung SDN 09 Kebayoran Lama akan direnovasi total pada tahun mendatang. Penundaan pembenahan fasilitas dasar selama bertahun-tahun ini menyoroti lambatnya birokrasi serta menambah beban logistik dan psikologis bagi keluarga kelas pekerja di Jakarta. Kepastian perbaikan ini kini menjadi ujian nyata akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjamin hak atas ruang belajar yang aman dan layak bagi anak-anak.
Ketika Fasilitas Pendidikan Publik Harus Menunggu Dua Tahun Hanya untuk Diperhatikan
Dua tahun bukan waktu yang singkat untuk urusan gedung sekolah yang roboh. Bagi sebagian orang, dua tahun mungkin hanya perpindahan kalender. Namun, bagi anak-anak usia sekolah dasar di SDN 09 Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, dua tahun berarti menjalani masa-masa belajar tanpa kepastian dan harus menumpang di fasilitas lain akibat tempat belajar mereka hancur.
Masalah gedung sekolah rusak di ibu kota bukanlah cerita baru. Namun, lamanya proses respons dari otoritas terkait kerap memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat: Mengapa akses terhadap hak paling mendasar yaitu ruang belajar yang aman harus memakan waktu hingga hitungan tahun?
Janji Baru dari Balai Kota
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, akhirnya memberikan kepastian terkait nasib SDN 09 Kebayoran Lama. Dalam kunjungannya ke lokasi, ia menegaskan bahwa proses renovasi total gedung sekolah tersebut akan masuk ke dalam anggaran dan ditargetkan mulai dibangun pada tahun mendatang.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengunjungi SDN Kebayoran Lama 09 Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026). (IDN Times/Dini Suciatingrum)
"Sekolah ini sudah dua tahun roboh dan belum tersentuh perbaikan. Kita pastikan pembangunan akan masuk dalam prioritas agar anak-anak bisa kembali belajar dengan layak,"
ujar Pramono di lokasi kejadian.
Pernyataan ini menjadi angin segar bagi para wali murid yang selama ini menanggung beban psikologis dan logistik. Meski demikian, kepastian ini sekaligus mempertegas realita bahwa birokrasi perbaikan fasilitas publik di Jakarta masih menghadapi tantangan ketepatan waktu yang serius.
Realita Kelas Pekerja: Ketika Sekolah Negeri Adalah Satu-satunya Tumpuan
Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah di Jakarta, keberadaan SDN (Sekolah Dasar Negeri) yang berfungsi dengan baik bukan sekadar pilihan, melainkan satu-satunya penopang masa depan anak-anak mereka. Ketika sebuah SDN roboh dan pembenahannya berlarut-larut, dampak terbesarnya langsung menghantam keluarga pekerja:
Beban Logistik Tambahan: Anak-anak yang terpaksa dipindahkan atau menumpang di sekolah lain harus menempuh jarak lebih jauh, menambah ongkos transportasi harian keluarga.
Kualitas Belajar yang Terdistraksi: Pembelajaran menumpang kerap melibatkan penyesuaian jam belajar (seperti masuk siang) yang memengaruhi efektivitas tumbuh kembang anak.
Rasa Aman yang Terenggut: Mengetahui bahwa fasilitas pendidikan tempat anak mereka beraktivitas bisa terbengkalai hingga roboh menyisakan kekhawatiran berkala bagi para orang tua.
Ujian Akuntabilitas Pemprov DKI Jakarta
Pengawasan terhadap janji renovasi SDN 09 Kebayoran Lama kini berada di tangan publik. Warga berharap janji penanganan ini tidak berhenti sebagai agenda peninjauan lapangan semata, melainkan direalisasikan sesuai lini waktu yang telah dijanjikan.
Pendidikan dasar adalah hak konstitusional. Kecepatan pemerintah daerah dalam merespons kerusakan fasilitas publik terutama yang menyangkut keselamatan anak-anak adalah tolak ukur nyata dari keberpihakan kebijakan terhadap masyarakatnya
Sumber: Kompas.com