Saat Anggaran Menipis, Layanan Publik Pertama yang Tumbang Justru Kapal Perintis

Pelayaran perintis di Nusa Tenggara Timur (NTT) sempat terhenti karena alasan yang memprihatinkan, yakni anggaran Kementerian Perhubungan sudah habis. Akibatnya, sejumlah kapal yang menjadi urat nadi transportasi masyarakat di wilayah kepulauan terpaksa menghentikan operasinya sementara.

Sumber: ANTARA

Bagi warga di pulau-pulau kecil NTT, kapal perintis menjadi jalur utama distribusi bahan pokok, akses menuju layanan kesehatan, pendidikan hingga aktivitas ekonomi sehari-hari. Ketika kapal berhenti berlayar, berjalannya kehidupan pun ikut tersendat.

Penghentian layanan dilakukan setelah Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) mengirim surat kepada PT ASDP Indonesia Ferry untuk menghentikan sementara layanan penyeberangan perintis yang dibiayai APBN. Alasan resminya adalah keterbatasan anggaran operasional. Meski demikian, setelah persoalan ini menjadi sorotan publik, pemerintah akhirnya mengupayakan agar layanan kembali beroperasi.

Di tengah situasi tersebut, keresahan masyarakat yang mengaitkan penghentian layanan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah semakin menguat. Sejumlah warga menduga subsidi transportasi dikurangi untuk mendukung program-program nasional lain seperti Makan Bergizi Gratis maupun Koperasi Desa Merah Putih. Dugaan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial, meski belum ada pernyataan resmi pemerintah yang secara langsung menghubungkan penghentian pelayaran dengan pendanaan dua program tersebut.

Terlepas dari benar atau tidaknya dugaan itu, persoalan ini memperlihatkan masalah yang lebih mendasar, yakni transportasi publik di wilayah terluar masih menjadi sektor yang rentan ketika negara melakukan penyesuaian anggaran. Ironisnya, daerah-daerah yang paling bergantung pada subsidi justru menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya.

Pelayaran perintis sejak awal memang tidak dirancang untuk mencari keuntungan. Layanan ini hadir karena negara memiliki kewajiban menjamin konektivitas bagi wilayah-wilayah yang secara komersial tidak menarik bagi operator swasta. Ketika layanan tersebut berhenti karena kas negara untuk sektor itu sudah kosong, pertanyaan yang muncul bukan sekadar soal administrasi anggaran, melainkan soal prioritas.

Kasus di NTT menunjukkan bahwa pembangunan tidak cukup hanya diukur dari besarnya proyek atau banyaknya program baru yang diluncurkan. Infrastruktur yang sudah ada juga harus dijaga agar tetap berjalan. Sebab bagi masyarakat di pulau-pulau kecil, kapal perintis bukan fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan dasar yang menentukan apakah mereka bisa membeli beras, menjual hasil panen atau membawa anggota keluarga yang sakit ke rumah sakit.