PULAU SAMPAH DI MUARA ANGKE UNGKAP ANCAMAN SERIUS SAMPAH KIRIMAN HULU BAGI PESISIR JAKARTA

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan bahwa kemunculan "pulau sampah" tersebut bukan disebabkan oleh aktivitas di kawasan pesisir semata, melainkan merupakan akumulasi sampah kiriman dari wilayah hulu yang terbawa aliran sungai hingga bermuara ke Teluk Jakarta. Sampah yang terus datang kemudian terjebak di kawasan perairan akibat proses sedimentasi dan pergerakan arus laut hingga membentuk hamparan menyerupai daratan.

(BloomregTechnoz/Andrean Kristianto)

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan fenomena tersebut berkaitan erat dengan sedimentasi yang terjadi di kawasan Muara Angke.

"Sedangkan yang di Muara Angke yang kemudian terjadi pulau sampah karena sedimentasi," ujar Pramono kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Kemunculan hamparan sampah tersebut segera ditindaklanjuti melalui operasi pembersihan yang melibatkan unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan petugas gabungan. Penanganan difokuskan pada area endapan sampah di Muara Kali Adem yang menjadi titik utama penumpukan.

Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kepulauan Seribu, Lukman Dermanto, menjelaskan bahwa kegiatan pembersihan berlangsung selama empat hari, mulai 2 hingga 5 Juni 2026.

"Hasil penanganan sampah di endapan Muara Kali Adem, hari ke-1 sebanyak 0,88 ton, hari ke-2 sebanyak 1,76 ton, hari ke-3 sebanyak 3,52 ton, dan hari ke-4 sebanyak 2,64 ton," kata Lukman.

Berdasarkan data tersebut, total sampah yang berhasil diangkut dari kawasan pesisir mencapai 8,8 ton selama empat hari operasi pembersihan.

Selain melakukan pengangkutan sampah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengerahkan 100 petugas, dua unit ekskavator amfibi, dan tiga kapal pengangkut sampah untuk mempercepat proses pembersihan. Hingga akhir operasi, progres penanganan dilaporkan telah mencapai sekitar 85 hingga 90 persen.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah DKI Jakarta, Afan Adriansyah Idris, mengatakan tantangan terbesar dalam penanganan kawasan pesisir bukan hanya membersihkan sampah yang telah menumpuk, melainkan menghentikan aliran sampah dari wilayah hulu.

"Tantangan terbesarnya yang pasti adalah sampah yang selalu hadir. Selalu datang dari arah hulu," ujar Afan.

Menurut Afan, sampah yang terbawa aliran sungai berpotensi terus menumpuk kembali di kawasan pesisir meskipun pembersihan telah dilakukan. Oleh karena itu, Pemprov DKI tidak hanya fokus melakukan pembersihan di Muara Angke, tetapi juga memperkuat pengendalian sampah di wilayah hulu melalui pemasangan sekat dan penyaringan sampah pada sejumlah aliran air.

"Kita terus mengaktifkan rekan-rekan yang juga ada di hulu melalui sekat ataupun saringan sampah untuk mencegah supaya sampah tadi tidak bergerak sampai ke pesisir," katanya.

Setelah proses pembersihan selesai, pemerintah berencana melakukan pemantauan rutin di kawasan pesisir guna mencegah terjadinya penumpukan sampah serupa. Langkah tersebut dinilai penting mengingat kawasan Muara Angke dan sekitarnya merupakan bagian dari ekosistem pesisir yang memiliki fungsi ekologis penting bagi Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta juga kembali mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah ke saluran air, kali, waduk, situ, maupun embung. Selain mencemari lingkungan, kebiasaan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan penumpukan sampah di laut dan meningkatkan risiko terjadinya banjir.

Fenomena pulau sampah di Muara Angke menjadi pengingat bahwa persoalan sampah tidak berhenti di daratan. Sampah yang dibuang ke sungai pada akhirnya bermuara ke laut dan menimbulkan dampak lingkungan yang lebih luas. Tanpa pengelolaan yang efektif dari hulu hingga hilir, ancaman serupa berpotensi terus berulang dan membebani ekosistem pesisir Jakarta di masa mendatang.