Calon Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melontarkan rencana strategis untuk meminta pihak pengelola mal menghapus pagar-pagar tinggi di sekeliling bangunan mereka demi menciptakan tata ruang kota yang inklusif. Kebijakan ini bertujuan mengintegrasikan pusat perbelanjaan dengan jalur pejalan kaki guna meningkatkan keamanan berbasis pengawasan komunitas sekaligus meruntuhkan pembatas kelas sosial di ruang publik. Bagi kaum urban dan pejalan kaki Jakarta, wacana pembongkaran ini menjadi angin segar karena dapat mempermudah akses mobilitas harian dan memulihkan hak warga atas pemanfaatan trotoar yang ramah dan efisien.
Misi Mengakhiri Era Tembok Raksasa di Pusat Perbelanjaan
Desain kota Jakarta yang dipenuhi benteng tinggi pemisah antara ruang komersial dan area publik tampaknya akan segera menghadapi perubahan besar. Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta, Pramono Anung, melontarkan wacana berani mengenai perombakan tata ruang kota yang inklusif. Ia berjanji akan meminta pihak pengelola pusat perbelanjaan atau mal di Jakarta untuk melepas pagar-pagar tinggi yang selama ini mengelilingi bangunan mereka.

Warganet dibuat heboh setelah sebuah pusat perbelanjaan besar seperti Kota Kasablanka dan Mal Pakuwon Bekasi terlihat dipasangi pagar tinggi di area sekelilingnya.--X TXT dari Jakarta
Menurut Pramono, penghilangan pagar-pagar raksasa tersebut bukanlah sekadar urusan keindahan arsitektur, melainkan langkah strategis untuk menciptakan kota yang benar-benar terasa aman dan menyatu dengan warganya, bukan justru memisahkan antarkelas sosial.
"Kota yang aman itu tidak butuh pagar tinggi. Kami akan berdiskusi dan meminta pihak mal untuk secara bertahap membuka akses pembatas mereka agar menyatu dengan trotoar dan fasilitas publik,"
tegas Pramono Anung dalam paparannya kepada publik dan media.
Keamanan Berbasis Komunitas, Bukan Isolasi Fisik
Dalam pandangan tata kota modern, keamanan tidak dicapai dengan membangun tembok setinggi mungkin, melainkan lewat interaksi sosial yang terbuka. Pramono menekankan bahwa ketika pagar mal dihilangkan dan ruang komersial terintegrasi langsung dengan jalur pejalan kaki, pengawasan kolektif masyarakat akan meningkat (konsep eyes on the street).
Jika pihak mal khawatir akan potensi kejahatan tanpa adanya pagar pelindung, Pramono memastikan pemerintah provinsi akan bertanggung jawab penuh dengan mengerahkan penguatan patroli keamanan terpadu dan mengoptimalkan sistem kamera pengawas (CCTV) di area terbuka tersebut. Hal ini sejalan dengan tren global di kota-kota metropolitan dunia yang telah meninggalkan konsep isolasi bangunan komersial.
Mengapa Isu Pagar Mal Ini Sangat Urgen Bagi Pekerja Urban Jakarta?
Isu pembongkaran pagar mal ini menyentuh masalah struktural yang sangat relevan bagi rutinitas harian kelas pekerja komuter dan generasi muda:
-
Penyiksaan Fisik Bagi Pejalan Kaki: Selama ini, pagar mal yang mengular panjang memaksa pejalan kaki yang turun dari TransJakarta atau KRL harus berjalan memutar sangat jauh hanya untuk mencapai pintu masuk yang sempit. Menghapus pagar berarti mengembalikan hak efisiensi waktu dan tenaga bagi warga.
-
Meruntuhkan Segregasi Sosial: Pagar tinggi secara psikologis menciptakan eksklusivitas dan jurang pemisah yang tegas antara mereka yang berada di dalam area komersial ber-AC dengan mereka yang berada di trotoar pinggir jalan. Jakarta yang inklusif harus menghapus garis batas diskriminatif tersebut.
-
Membangun Ekosistem Kota Hidup: Ruang transisi yang terbuka antara mal dan trotoar akan menciptakan ekosistem ruang publik baru—tempat orang bisa duduk, berinteraksi santai, atau menunggu transportasi umum dengan aman tanpa merasa diusir oleh petugas keamanan privat.