Pertamax Naik dan Pangan Mahal, BEM UI Kepung Bundaran HI Tolak Pemborosan Negara

EM UI Kepung Bundaran HI Tolak Pemborosan Negara

Bagi kelas pekerja urban yang setiap hari bergantung pada kendaraan bermotor untuk mencari nafkah, tanggal 10 Juni kemarin terasa seperti sebuah pukulan telak. Keputusan pemerintah menaikkan harga Pertamax (RON 92) secara drastis dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter seketika mengacaukan kalkulasi dompet bulanan. Ketika upah minimum stagnan, harga bahan pangan merangkak naik, dan BBM nonsubsidi melonjak, ruang napas ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah kian menyempit.

Melihat kondisi yang semakin tidak masuk akal ini, gerakan akar rumput dari menara gading mulai bereaksi. Jumat (12/06/2026) Bundaran HI dipastikan akan berubah warna menjadi lautan jaket almamater. Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) lintas kampus di Jabodetabek, mulai dari UI, IPB, Universitas Pancasila, hingga Gunadharma memilih turun ke jalan.

(Sumber: Instagram)

Mereka tidak lagi bicara soal teori di ruang kelas, melainkan membawa kegelisahan riil dari meja makan rakyat yang semakin sepi.

Ketua BEM UI, Anandaku Dimas Rumi, mengonfirmasi bahwa konsolidasi besar-besaran telah selesai dilakukan. Mahasiswa bergerak bukan tanpa arah; mereka membawa lima tuntutan krusial yang langsung menembak jantung kebijakan ekonomi dan politik pemerintah saat ini.

Menolak Ilusi Proyek Megah di Tengah Resesi Dompet Rakyat

Dua poin utama dari tuntutan mahasiswa tersebut terasa sangat beresonansi dengan jeritan kelas pekerja harian. Pertama, mahasiswa menuntut pemerintah segera menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Kedua, mereka mendesak penghentian pemborosan APBN, termasuk pembatalan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai memakan anggaran fantastis di tengah kondisi fiskal yang sedang megap-megap.

Bagi masyarakat yang harus menghitung ulang setiap rupiah pengeluaran harian, mengalokasikan triliunan anggaran untuk proyek berbau politis, sementara akses energi murah dicabut adalah sebuah bentuk salah urus prioritas yang nyata. Kebijakan ini dinilai paradoks: membagikan makanan gratis di satu sisi, namun mencekik daya beli orang tua mereka lewat jalur harga energi di sisi lain.

Tiga tuntutan lainnya juga tidak kalah menyengat. Mahasiswa menuntut dihentikannya praktik militerisme di ranah sipil, meminta penghentian perluasan wewenang aparat keamanan melalui revisi undang-undang yang kontroversial, serta mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk berhenti mengelak dan berani mengakui kesalahan strategi pemerintah dalam mengelola stabilitas ekonomi nasional.

Reformasi Jilid Dua atau Sekadar Peringatan Dini?

Aksi yang diproyeksikan akan diikuti ribuan massa ini memantik kembali diskursus lama di media sosial: Apakah kita sedang bergerak menuju babak baru perlawanan sipil, atau ini adalah alarm keras terakhir sebelum sistem ekonomi benar-benar kolaps?

“Apakah ini akan menjadi Reformasi Jilid 2 atau enggak, sekiranya mungkin ini bisa jadi retorika kita bersama ya,”

ujar Dimas filosofis. Pertanyaan tersebut sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada para elite di istana, melainkan sebuah refleksi kolektif bagi publik yang sudah terlalu lama dipaksa maklum dengan keadaan.

(Sumber: tribunnews)

Ketika jalan-jalan protokol Jakarta mulai dipadati oleh barisan mahasiswa, pesan yang dikirimkan sangat jernih: kelas pekerja tidak berjalan sendirian. Di tengah kepungan inflasi dan kebijakan yang dinilai abai, gerakan moral mahasiswa kembali hadir untuk mengingatkan bahwa batas kesabaran rakyat kecil memiliki titik jenuhnya sendiri.

Sumber: CNN Indonesia